Bimtek Untuk Anggota DPRD

Bimtek untuk anggota DPRD, fokus Bimtek ini ditujukan agar sebagai lembaga demokrasi yang menghimpun elemen-elemen politik lokal pemenang Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu­paten/ Kota dan atau Propinsi memiliki fungsi dan peran sa­ngat strategis. Mulai dari mengartikulasikan aspirasi kons­­tituen dalam mekanisme legislasi di parlemen, men­do­rong lembaga ekse­kutif daerah agar melahirkan kebi­jakan publik yang parti­sipatif dan me­nye­jahterakan masya­­rakat, sampai mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapa­sitas dan kompetensi dari masing-masing individu/ personal para anggota dewan.

Judul Bimtek untuk anggota DPRD

Dibawah ini adalah beberapa judul bimtek untuk anggota DPRD yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anda.

  1. Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
  2. Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  3. Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  4. Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  5. Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  6. Orientasi Pengelolaan Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  7. Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  8. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD
  9. Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  10. Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  11. Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  12. Peran Bamus, Balegda dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  13. Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  14. Peningkatan TUPOKSI Sekretariat DPRD didalam Penyusunan Tata Tertib (TATIB) dan Kode Etik DPRD Tahun 2014 – 2019
  15. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)
  16. Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda)
  17. Perencanaan Pembangunan Daerah
  18. Kajian Strategis dan Analisis Potensi Wilayah (Daerah)
  19. Kebijakan Pelayanan Publik Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 dan Implikasinya bagi Pemda
  20. Arah Penataan  Urusan Kewenangan Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014
  21. Metode dan Teknik Analisis Laporan Keungan Pemerintah Daerah
  22. Kedudukan, Kewenangan dan Pengelolaan Keungan Desa
  23. Isu – Isu Krusial RUU Pemilukada
  24. Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019
  25. Permendagri No. 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
  26. Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daeah