Bimtek Keuangan Daerah

Bimtek Keuangan Daerah, fokus Bimtek ini ditujukan untuk menyamakan persepsi tentang pengelolaan keuangan daerah yang benar, yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pengelola keuangan lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan daerah yang merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan penerintahan daerah dan menjadi suatu subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara, harus dikelola secara profesional sehingga dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih.

Judul Bimtek Keuangan Daerah

Dibawah ini adalah beberapa judul bimtek keuangan daerah yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anda.

  1. Administrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara
  2. Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  3. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  4. Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah
  5. Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  6. Penatausahaan Keuangan Daerah
  7. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  8. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD
  9. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
  10. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  11. Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
  12. Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  13. Reviu Laporan Keuangan Daerah
  14. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  15. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  16. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah
  17. Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
  18. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  19. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
  20. Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  21. Tugas dan Tanggung Jawab PA, PPK SKPD, Bendahara serta Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) didalam Pengelolaan Keuangan Terkait Implementasi SAP Berbasis Akrual.