Bimtek Pemerintahan & Kepegawaian

Bimtek Pemerintahan & kepegawaian, focus Bimtek ini ditujukan kepada bagaimana pengelolaan sumberdaya manusia (SDM) yang ada di institusi pemerintahan dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, baik itu dari sistem administrasi kepegawaian maupun pengelolaan untuk peningkatan kualitas pegawai itu sendiri yang tentunya akan berdampak positif terhadap kemajuan institusi pemerintahan yang akan berimbas pada meningkatnya pelayanan untuk masyarakat.

Judul Bimtek Pemerintahan &Kepegawaian

Dibawah ini adalah beberapa judul bimtek Pemerintahan & kepegawaian yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan anda.

  1. Analisis Beban Kerja (ABK)
  2. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  4. Audit Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  5. Manajemen Administrasi Kepegawaian
  6. Pembekalan Keterampilan dan Kewirausahaan Bagi PNS Menjelang Masa Purna Tugas
  7. Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS Yang Disesuaikan /Inpassing
  8. Pengembangan Budaya dan Kepribadian aparatur Sipil Negara (ASN)
  9. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD)
  10. Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  11. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
  12. Sistem Administrasi Kepegawaian
  13. Sistem Mutasi Kepegawaian
  14. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
  15. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  16. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  17. Implementasi Permendagri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah dan Sinergitas Kemitraan Antara DPRD dan PEMDA didalam Mewujudkan Pemerintahan Good Governance
  18. Sosialisasi Permendagri No, 18 tahun 2016 Tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2017 dan Strategi Pencapaian RKPD Provinsi, Kabupaten dan Kota.